Get Adobe Flash player
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 190

(1)     Dinas Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang pertanian yang meliputi bidang tanaman pangan, hortikultura dan perikanan.

 

(2)       Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a.       perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura dan perikanan;

b.       penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang tanaman pangan, hortikultura dan perikanan;

c.        pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang tanaman pangan, hortikultura dan perikanan;

d.       penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;

e.        pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(3)       Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

1.             merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Stratejik dan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan  dalam rangka kelancaran tugas;

2.             menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

3.             menyiapkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bidang tanaman pangan, hortikultura dan perikanan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

4.             menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati pada bidang tanaman pangan, hortikultura dan perikanan;

5.             menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan  sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;

6.             membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan ;

7.             menetapkan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten;

8.             menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten;

9.             mengembangkan, merehabilitasi, mengkonservasi, mengoptimalkan dan mengendalikan lahan pertanian dan air serta sumber daya hayati dan ekosistemnya wilayah kabupaten;

10.          menetapkan dan mengawasi tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kabupaten;

11.          memetakan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kabupaten;

12.          menyelenggarakan pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kabupaten;

13.          menetapkan sentra komoditas pertanian wilayah kabupaten, sasaran areal tanam dan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala kabupaten;

14.          merencanakan pembangunan pertanian, operasional standar pelayanan minimal, program dan proyek pembangunan pertanian serta kerjasama antar wilayah kabupaten;

15.          mengendalikan pelaksanaan pembangunan pertanian;

16.          mengevaluasi kinerja dan dampak pembangunan pertanian;

17.          mencegah alih fungsi  lahan sawah beririgasi teknis dan setengah teknis;

18.          menyelenggarakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa;

19.          menyelenggarakan bimbingan teknis pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sumber-sumber air dan air irigasi untuk budidaya tanaman;

20.          mengembangkan,  memberdayakan dan membina Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);

21.          menyelenggarakan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;

22.          mengevaluasi pengelolaan air irigasi pertanian;

23.          membina teknis konservasi air;

24.          merencanakan pengembangan sumber daya air;

25.          menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan pengadaan, penyediaan, penyaluran, peredaran, dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten;

26.          menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk;

27.          merumuskan pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk dan antisipasi terhadap kelangkaan pupuk, penerapan standar mutu pupuk, dan perencanaan kebutuhan pupuk;

28.          menyelenggarakan pengembangan unit usaha pelayanan, penyediaan, dan penyaluran pupuk di tingkat desa;

29.          menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi ketersediaan, peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan pupuk;

30.          menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten;

31.          menyelenggarakan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten;

32.          menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida;

33.          merumuskan pelaksanaan peringatan dini pengamanan dan antisipasi terhadap kelangkaan dan ketersediaan pestisida, penerapan standar mutu serta perencanaan kebutuhan pestisida;

34.          menyelenggarakan pengembangan unit usaha pelayanan pestisida tingkat desa;

35.          membina penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida di tingkat desa;

36.          menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan ketersediaan, peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan  pestisida;

37.          menyelenggarakan kebijakan Identifikasi, inventarisasi dan perencanaan pengadaan alat dan mesin pertanian untuk kebutuhan lokalita di wilayah kabupaten;

38.          menyelenggarakan pengembangan, penerapan, pengawasan standar mutu, pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian;

39.          pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian, Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya serta rekomendasi penggunaan alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita;

40.          melaksanakan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat, cara pengoperasian dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian;

41.          melaksanakan pembinaan dan bimbingan bengkel atau pengrajin alat dan mesin pertanian;

42.          menyelenggarakan bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kabupaten;

43.          menyelenggarakan penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kabupaten;

44.          menyelenggarakan pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kabupaten;

45.          menyelenggarakan bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kabupaten;

46.          menyelenggarakan pengaturan penggunaan benih wilayah kabupaten;

47.          menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penangkar benih;

48.          menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan perbanyakan, peredaran dan penggunaan benih;

49.          menyelenggarakan bimbingan dan pemantauan produksi benih;

50.          menyelenggarakan perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman;

51.          menyelenggarakan pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk;

52.          merumuskan penetapan sentra produksi benih tanaman;

53.          menyelenggarakan pengembangan sistem informasi perbenihan;

54.          menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan balai benih milik pemerintah wilayah kabupaten;

55.          menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;

56.          menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan perbanyakan, peredaran dan penggunaan benih sebar;

57.          menyelenggarakan bimbingan dan pemantauan produk benih;

58.          menyelenggarakan bimbingan dan penerapan standar-standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;

59.          menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sistem informasi perbenihan;

60.          menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi mutu benih yang beredar;

61.          menyelenggarakan pemberian izin produksi benih, Pengujian dan penyebarluasan benih (bibit) varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura;

62.          menyelenggarakan pengaturan penggunaan benih (bibit) unggul;

63.          memperbanyak dan menyalurkan mata tempel dan perbanyakan bibit hortikultura;

64.          menyelenggarakan pelaksanaan dan bimbingan serta distribusi pohon induk sertifikasi benih;

65.          menyelenggarakan penetapan sentra-sentra produksi dan Identifikasi benih (bibit) varietas unggul lokal tanaman pangan dan  hortikultura;

66.          menyelenggarakan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan (kredit) agribisnis;

67.          menyelenggarakan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis;

68.          menyelenggarakan bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan;

69.          menyelenggarakan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten;

70.          menyelenggarakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT (fenomena iklim) wilayah kabupaten;

71.          menyelenggarakan bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT (fenomena iklim) wilayah kabupaten;

72.          menyelenggarakan penyebaran informasi keadaan serangan OPT (fenomena iklim) dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten;

73.          menyelenggarakan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT (fenomena iklim) wilayah kabupaten;

74.          menyelenggarakan penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten;

75.          menyelenggarakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT (fenomena iklim) wilayah kabupaten, Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kabupaten;

76.          menyelenggarakan pemberian, pemantauan, dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura dan agroindustri wilayah kabupaten;

77.          menyelenggarakan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

78.          menyelenggarakan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

79.          menyelenggarakan bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil pertanian;

80.          menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk pertanian;

81.          menyelenggarakan bimbingan peningkatan mutu hasil pertanian;

82.          menyelenggarakan bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat  transportasi, dan unit penyimpanan hasil pertanian;

83.          menyelenggarakan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten;

84.          menyelenggarakan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

85.          memfasilitasi studi amdal (UKL-UPL) dibidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

86.          memfasilitasi penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kabupaten;

87.          menyelenggarakan bimbingan penerapan pedoman (kerjasama) kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

88.          menyelenggarakan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

89.          menyelenggarakan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

90.          menyelenggarakan penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

91.          menyelenggarakan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

92.          menyelenggarakan bimbingan, penyebarluasan dan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten;

93.          menyelenggarakan bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

94.          menyelenggarakan promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

95.          menyelenggarakan penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten;

96.          menyelenggarakan pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

97.          menyelenggarakan pelaksanaan promosi komoditas pertanian;

98.          menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, pelayanan dan penyebarluasan informasi pertanian;

99.          menyelenggarakan bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil pertanian;

100.      menyelenggarakan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani;

101.      menyelenggarakan bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten;

102.      menyelenggarakan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kabupaten;

103.      menyelenggarakan penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

104.      menyelenggarakan bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

105.      menyelenggarakan pengumpulan data statistik spesifikasi lokasi serta sistem informasi pertanian spesifik lokasi;

106.      menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data primer komoditas pertanian dan sumber daya alam;

107.      menyelenggarakan peramalan dan perhitungan produksi hasil pertanian;

108.      menyelenggarakan diseminasi kepada pemakai langsung;

109.      menyelenggarakan pengadaan sarana dan prasarana perstatistikan dan informasi pertanian;

110.      menyelenggarakan perawatan dan evaluasi sistem dan teknologi sistem informasi;

111.      menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan kegiatan secara administratif dan evaluasi efektifitas kegiatan yang dilaksanakan;

112.      menyelenggarakan pemantauan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan perikanan di kabupaten;

113.      menyelenggarakan pengkajian dan evaluasi dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan perikanan di kabupaten;

114.      merencanakan dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan perikanan;

115.      memantau dan menindaklanjuti hasil pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan yang dilaksanakan oleh kabupaten;

116.      memberikan bimbingan teknis pengembangan lahan konservasi tanah air dan rehabilitasi lahan kritis di kawasan perikanan;

117.      menetapkan sasaran areal dan lokasi pengembangan lahan, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi perairan;

118.      menyelenggarakan pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan dan air;

119.      mengamati, mengidentifikasi, pemetaan, pengendalian eradiksi, analisis dampak kerugian organisme  pengganggu tumbuhan dan bimbingan kepada masyarakat petani ikan;

120.      mengamati, mengidentifikasi, pemetaan, pengendalian dan memberikan bimbingan cara penanggulangan hama dan penyakit ikan;

121.      menutup dan membuka kembali wilayah wabah;

122.      menetapkan pemantauan dan pengawasan kawasan karantina;

123.      membangun dan mengelola laboratorium tipe B dan C;

124.      memberikan bimbingan dan pemanfaatan irigasi pedesaan untuk kegiatan perikanan;

125.      menetapkan pemanfaatan lahan tata ruang dan tata guna lahan perikanan;

126.      memberikan bimbingan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumber daya hayati;

127.      menyelenggarakan ekplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perikanan danau, situ, sungai dan rawa di wilayah kabupaten;

128.      mengawasi pemanfaatan sumber daya perikanan darat;

129.      memberikan bimbingan penerapan standar-standar teknis dan spesifikasi perbenihan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode;

130.      mengawasi peredaran mutu benih dan memberikan bimbingan produksi;

131.      memberikan izin produksi benih ikan;

132.      mendistribusikan dan mengelola induk pokok;

133.      membangun dan mengelola balai benih ikan (BBI) lokal;

134.      memberikan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ikan;

135.      mengawasi mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran;

136.      memberikan bimbingan peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida;

137.      memantau, mengawasi dan menanggulangi dampak, peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida;

138.      memberikan izin penggunaan pestisida dan pemberian rekomedasi pembuatan, peredaran, penyimpanan dan pemusnahan pestisida;

139.      menyelenggarakan sertifikasi penggunaan pestisida terbatas;

140.      menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan alat dan mesin perikanan;

141.      memantau produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin perikanan;

142.      menyusun klasifikasi alat dan mesin perikanan;

143.      mendemontrasikan dan mengkaji terap alat dan mesin perikanan;

144.      menyebarkan prototipe alat dan mesin perikanan yang telah direkomendasikan pada petani;

145.      mengawasi mutu, membimbing penggunaan alat dan mesin perikanan serta bengkel alat dan mesin perikanan;

146.      membangun dan mengelola unit pengembangan motorisasi bertahap (UPMB);

147.      menyelenggarakan peramalan dan perhitungan produksi hasil perikanan;

148.      membimbing dan mengawasi penggunaan pupuk dan alat pakan di tingkat petani ikan;

149.      memantau dan mengawasi pengadaan pupuk dan atau pakan;

150.      memberikan kebijakan pengadaan pupuk dan atau pakan;

151.      menyelenggarakan dan mengawasi pasar ikan;

152.      memberikan bimbingan teknis pengelolaan air irigasi untuk budidaya perikanan;

153.      mengevaluasi pengelolaan air  irigasi perikanan;

154.      memberikan bimbingan teknis pengelolaan sumber air dan air irigasi;

155.      membangun dan mengelola pasar ikan;

156.      memantau dan mengawasi operasional pasar ikan;

157.      memantau dan mengawasi izin usaha;

158.      memberikan izin usaha pembudidayaan ikan;

159.      memberikan bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil, pemasaran, kelembagaan usaha, pelayanan dan perizinan usaha;

160.      memantau dan mengawasi lembaga sistem mutu;

161.      memberi bimbingan peningkatan mutu pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil perikanan;

162.      melaksanakan promosi komoditas perikanan;

163.      mengumpulkan, mengolah, menganalisa, pelayanan dan menyebarluaskan informasi pasar produk perikanan;

164.      memberikan bimbingan analisa usaha tani dan memasarkan hasil perikanan

165.      memberikan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha perikanan dan pencapaian pola kerjasama usaha perikanan;

166.      memberikan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;

167.      memberikan bimbingan memantau dan memeriksa hygienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan;

168.      menetapkan pengeluaran dan pemasukan bahan pangan asal ikan dan hasil bahan pangan asal ikan;

169.      memantau dan mengevaluasi pengawasan mutu bahan pangan asal ikan dan hasil bahan pangan asal ikan dan hasil bahan pangan asal ikan;

170.      memberikan bimbingan pengadaan, pengelolaan dan distribusi pangan dan bahan pangan asal ikan;

171.      menganalisis dan mengulangi residu bahan kimia komoditi hasil perikanan

172.      mengawasi atau memberiksa lalu lintas ikan hidup dari atau ke wilayah daerahnya;

173.      menyusun ketenagakerjaan perikanan di wilayah kabupaten;

174.      melaksanakan kegiatan pendidikan kedinasan;

175.      melaksanakan ke diklat petugas sesuai kebutuhan lokalita;

176.      membina dan mengembangkan diklat yang dikelola petani ikan;

177.      membina dan mengembangkan kerjasama kemitraan petani ikan, penyuluhan, peneliti dan pengusaha;

178.      mengumpulkan data dan informasi SDM di wilayah kabupaten;

179.      memberikan bimbingan penerapan teknologi perikanan spesifikasi lokasi;

180.      mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan statistik serta informasi perikanan;

181.      mengoperasikan pengumpulan data primer komoditas perikanan dan sumber daya;

182.      melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi;

183.      menyampaikan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan atau Provinsi setiap triwulan dan akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Majalengka untuk disampaikan kepada pemberi  dana tugas pembantuan;

184.      menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban atas penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Barang Tugas Pembantuan yang disampaikan kepada pemberi dana tugas pembantuan dengan tembusan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;

185.      menyiapkan dan menyampaikan bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesuai dengan lingkup tugasnya;

186.      menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan ;

187.      mengelola retribusi yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Perikanan ;

188.      mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada  Dinas Pertanian dan Perikanan ;

189.      melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam  penguasaan Dinas Pertanian dan Perikanan ;

190.      menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Dinas untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan  yang dipimpinnya;

191.      mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Dinas Pertanian dan Perikanan ;

192.      menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaan Dinas Pertanian dan Perikanan  kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

193.      menyampaikan Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Perikanan  kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Daerah;

194.      mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugas pada Dinas Pertanian dan Perikanan  sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

195.      melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan lingkup tugas pada Dinas Pertanian dan Perikanan ;

196.      membagi tugas  kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

197.      membina bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

198.      menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;

199.      menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

200.      melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.